Foto: Markus Spiske (via Unsplash)
Diskusi tentang human flourishing (kesejahteraan manusia yang hakiki) semakin menguat, tak terkecuali di bidang tata kelola dan bisnis. Di tengah perkembangan ini, banyak organisasi yang mulai mempertanyakan makna kesejahteraan yang hakiki dalam lingkup ekonomi global.
Indeks Work Relationship yang diterbitkan HP tahun 2025 menunjukkan bahwa hanya 21% pekerja yang merasa pekerjaan mereka memberi kepuasan dan makna (fulfilment). Yang lebih mengkhawatirkan, hanya 13% yang menilai tempat kerja mereka mengutamakan manusia (people-centric). Kedua angka ini masing-masing menurun sebesar 8% dan 11% dibandingkan tahun 2024.
Sebanyak 45% pekerja merasa bahwa perusahaan mereka lebih memprioritaskan keuntungan dibanding manusia. Karena itu, dialog dan solusi untuk mengambalikan nilai kemanusiaan dalam dunia bisnis menjadi sangat penting demi menjamin kesejahteraan sosial dan finansial jangka panjang.
Global Flourishing Study (GFS) yang dilakukan para peneliti dari Universitas Harvard dan Baylor memperkuat kekhawatiran ini melalui sebuah paradoks: sejumlah negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan keamanan finansial yang kuat justru melaporkan tingkat makna hidup dan tujuan yang lebih rendah. Meski hubungan ini tidak selalu menunjukkan hubungan sebab-akibat, data tersebut memunculkan pertanyaan mendesak bagi para pemimpin bisnis dan pemangku kebijakan: bagaimana kita dapat mengejar pembangunan ekonomi sekaligus menjaga makna hidup, tujuan, dan kesejahteraan manusia yang hakiki?
Apa Itu Human Flourishing dalam Bisnis?
Human flourishing dalam bisnis merujuk pada kemampuan organisasi untuk tak hanya mendukung kinerja finansial, tetapi juga kesejahteraan para pekerjanya. Yakni, menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang baik, etis, dan berkelanjutan dalam konteks lokal maupun global.
Meski GFS mengidentifikasi keamanan finansial sebagai salah satu dari enam dimensi human flourishing, hal ini dianggap merupakan faktor pendukung dan bukan penentu utama kesejahteraan manusia yang hakiki. Maka dari itu, sistem bisnis modern saat ini cenderung tidak seimbang: meskipun sangat efektif dalam menghasilkan kesuksesan material, sistem ini kerap mengesampingkan dimensi lain dalam proses pengambilan keputusan; seperti: dimensi karakter, relasi sosial, kesehatan mental, dan tujuan hidup. Akibatnya, bisnis gagal mendukung kesejahteraan pekerja dan kesejahteraan sosial secara global.
Etika dan Tata Kelola: Menempatkan Kembali Kemanusiaan dalam Kepemimpinan Bisnis
Pada tahun 2019, Jamie Dimon, Chairman dan CEO JP Morgan Chase, menyatakan bahwa “perusahaan-perusahaan besar berinvestasi pada tenaga kerja dan komunitas mereka karena memahami bahwa itulah satu-satunya cara untuk berhasil dalam jangka panjang.” Di saat yang sama, Business Rountable—asosiasi pelobi bisnis di Amerika Serikat yang juga dipimpinnya—merilis revisi Statement on the Purpose of a Corporation. Ditandatangani oleh 181 CEO, pernyataan tersebut menegaskan komitmen perusahaan untuk melayani tidak hanya pemegang saham, tetapi juga pelanggan, pekerja, pemasok, dan masyarakat.
Terlepas dari sejauh mana komitmen ini dipraktikkan, pembahasan tentang pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat tata kelola bisnis masih tetap relevan hingga saat ini. Dalam ekonomi global yang berorientasi pada keuntungan, prinsip-prinsip seperti kerendahan hati, timbal balik, rasa syukur, dan niat baik tetap relevan untuk diterapkan. Nilai-nilai ini dapat menjadi panduan dalam membangun institusi yang mendorong kepercayaan, kerja sama, dan kohesi sosial.
Melampaui ESG: Human Flourishing dan Masa Depan Bisnis yang Etis
Menurunnya kepercayaan terhadap institusi di berbagai sektor menunjukkan bahwa kerangka Environment, Social, and Governance (ESG) tidak lagi cukup. Untuk memulihkan legitimasi, para pemimpin bisnis perlu melihat melampaui keuntungan jangka pendek dan efisiensi operasional menuju nilai jangka panjang serta tanggung jawab relasional.
Hal ini membutuhkan tata kelola yang tidak hanya memperhatikan risiko lingkungan dan sosial, tetapi juga mempertimbangkan:
- bagaimana keputusan membentuk budaya organisasi,
- bagaimana kepemimpinan memengaruhi karakter dan perilaku,
- bagaimana bisnis berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia dan sosial yang hakiki.
Meningkatnya perhatian terhadap human flourishing dalam bisnis menandai perubahan cara memahami kesejahteraan. Pendekatan ini bukan menolak kemajuan ekonomi, melainkan mendefinisikan ulang makna kemajuan yang bertanggung jawab—dengan menyelaraskan inovasi, tata kelola, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan manusia yang hakiki. Pertanyaan-pertanyaan ini semakin membentuk dialog global di bidang bisnis dan teknologi, serta kebijakan publik.
Global Ethics Forum 2026: Mendorong Percakapan Global
Global Ethics Forum 2026 membawakan tema human flourishing sebagai dasar diskusi mengenai etika dan tata kelola dalam bisnis dan teknologi, serta kebijakan publik. Sesi-sesi yang diselenggarakan tidak akan meminta dunia bisnis dan teknologi untuk meninggalkan kemajuan. Sebaliknya, forum ini akan mendefinisikan ulang seperti apa kemajuan yang bertanggung jawab – yakni, ketika keberlanjutan bisnis tak hanya berbasis statistik ekonomi, tetapi juga kesejahteraan manusia yang hakiki.
Informasi lebih lanjut dan pendaftaran GEF 2026 akan segera hadir. Stay tuned!
Artikel ini diterjemahkan dari artikel Globethics dengan judul “Human Flourishing in Business: Rethinking Corporate Governance”. Baca di sini.
